Liputan Fakta News
NEWS TICKER

Polemik Izin PT Sempurna, Syahbandar Saling Tuding

Friday, 7 August 2020 | 09:17 WIB
Reporter: Oktafianus
Posted by: Liputan Fakta News
Dibaca: 33

Nunukan, liputanfaktanews.com-Diduga terjadi kongkalikong antara Perusahaan PT Sempurna dengan Syahbandar Nunukan. Pasalnya hingga saat ini perusahaan tersebut tetap melakukan operasi bongkar muat di Perairan Sianak, padahal berdasarkan laporan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan perusahaan tersebut hingga saat ini belum mengantongi izin Terminal Khusus (Tersus) .

Pihak Syahbandar Nunukan seakan menyembunyikan dengan menuding Syahbandar Sebatik, bahwa Kegiatan Bongkar Muat PT Sempurna merupakan wilayah Syahbandar Kelas III Sebatik.

Pelaksana Harian Kepala Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Nunukan, Ahmad Kosasi menuturkan yang berhubungan ke Terminal khusus kami, jika perusahaan itu ada kegiatan pengiriman dan kalau tidak ada pengiriman kami tidak katakan itu Tersus.

“Tersus itu kalau perusahaan itu sudah diproses dan mengirim ke Kapal,” ujar Kosasi, Rabu, 5/8/2020.

Disoal dengan proses bongkar muat yang dilakukan perusahaan PT Sempurna tersebut apakah dalam pengawasan Syahbandar, Kosasi menegaskan jika itu merupakan wilayah Syahbandar Kelas III Sebatik.

“Itu kewenangan Syahbandar Sungai Nyamuk, apakah sudah melapor atau apa disana kami tidak tahu. Saya tidak bisa bicara karena itu wilayah Syahbandar sungai Nyamuk,” Sebutnya.

Kosasi juga menuturkan kalau masalah kerugian negara Terminal yang digunakan pasti kalau tidak bayar ke Pemda dan itu setahun sekali, namun untuk Penerimaan Negara Bulan Pajak (PNBP) pasti kita pungut.

Sementara Kepala Syahbandar Kelas III Sebatik Abdul Rahman saat dikonfirmasi mengatakan, Tersus itu selama ini wilayah Syahbandar Nunukan, karena selama ini Kapalnya yang berangkat disana semua.

“Memang itu berada dipulau Sebatik tapi dekat dari Nunukan, tapi selama ini kegiatannya bongkar muatnya dan Izinnya Kapal Berlayarnya disana. Saya tegaskan itu sih wilayah Nunukan tapi wajarnya dia mengelak karena berada diwilayah Sebatik,” tegas Abdul Rahman.

Kalau mau membuktikan, silahkan tanyakan saja di Kapal itu kalau ada bongkar muat izinnya dimana. Kan lucu Izinnya disana, mana disini

“Kapalnya itu diberikan izin olah gerak disana, seandainya di kami bukan olah gerak yang digunakan tapi Surat Persetujuan Berlayar (SPB),” ujarnya.

Dia menambahkan, sebenarnya itu harus ada izin tersus nya, karena aturanya di Undang-undang No 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.

Kemudian kalau perusahaan membayar Penerimaan Negara Bulan Pajak (PNBP) tidak merugikan negara, namun jika PNBP dipungut kemudian perusahaan itu yang bergerak tidak memiliki izin tersus melanggar aturan.

“Bicara aturan harus ada izin Tersus baru bisa dibayar PNBP itu,” pungkasnya.

Berita Lainnya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *

liputanfaktanews.com Copyright 2019 ©. All Rights Reserved.
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: