Jakarta, liputanfaktanews.com-PDI Perjuangan akan mengumumkan 48 pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah Gelombang I yang akan berlaga di Pilkada Serentak 2020 pada Rabu, 19/2/2020. Dirilis dari situs resmi DPP PDI Perjuangan, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan sebanyak 48 pasangan calon tersebut adalah hasil rapat DPP yang dipimpin Ketua Umum PDI
Jakarta, liputanfaktanews.com-Kemendikbud Terbitkan Surat Edaran Nomor 1/2020 tentang Kebijakan Merdeka Belajar Oleh Humas Dipublikasikan pada 18 Februari 2020 Kategori: Berita Program Merdeka Belajar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Merdeka Belajar dalam Penentuan Kelulusan Peserta Didik dan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2020/2021. SE
Humbahas, liputanfaktanews.com-Hari ini, sebanyak 600 peserta dari 1.124 peserta mengikuti ujian penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Humbang Hasundutan tahun 2020, yang berlangsung di Pendopo Bukit Inspirasi perkantoran Bupati Humbang Hasundutan, Senin, 17/2/2020. Pada hari pertama ujian, peserta dibagi menjadi empat sesi. Setiap sesi, sebanyak 150 peserta akan memasuki ruang ujian. Sedangkan waktu yang dibutuhkan
Anggota DPR RI Lamhot Sinaga. Jakarta, liputanfaktanews.com-Menarik disimak pernyataan berturut-turut Wamen BUMN dan Menteri BUMN tentang Telkom Indonesia, seolah ingin menyampaikan sinyal bahwa akan ada perombakan besar-besaran baik secara organisasi maupun bentuk korporasi Telkom Indonesia. Wamen BUMN mengatakan bahwa Telkom lamban berinovasi mengikuti zaman, sementara Menteri BUMN mengatakan bahwa Telkomsel sebaiknya yang menjadi BUMN karena
Jakarta, liputanfaktanews.com-Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui Kedeputian Bidang Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) BKN akan mengajukan langkah pemblokiran Nomor Induk Kependudukan (NIK) atas peserta yang terbukti menggunakan joki dalam pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) pada ajang seleksi CPNS formasi tahun 2019. “Langkah pemblokiran tersebut akan diteruskan kepada Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) melalui ketentuan tertulis,” ujar Plt.
Humbahas, liputanfaktanews.com-Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menyerahkan penghargaan kepada Bupati Humbang Hasundutan Dosmar Banjarnahor, SE. atas prestasi kinerja Sistem Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah (SAKIP) dengan predikat BB di Radisson Golf & Convention Center Batam, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, Senin, 10/2/2020. Dirilis dari Diskominfo Humbahas, penghargaan tersebut diterima dalam Acara
Dolok Sanggul, liputanfaktanews.com-Dihadapan ratusan masyarakat desa Hutaraja kecamatan Dolok Sanggul, Anggota MPR RI dr. Jhoni Allen Marbun menyebut MPR RI saat ini tengah gencar melakukan sosialisasi empat pilar yaitu Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Hal itu disampaikan Jhonny Allen saat melakukan sosialisasi Empat Pilar di Desa Hutaraja, kecamatan Dolok Sanggul,
Taput, liputanfaktanews.com-Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo, SE, MBA, mengisyaratkan pendirian Universitas Tapanuli Raya dan Pembentukan Provinsi Tapanuli bisa terwujud Hal tersebut dikatakan Ketua MPR menjawab pertanyaan awak media disela sela kunjungannnya ke Kab. Tapanuli Utara dalam rangka Sosialisasi Empat Pilar MPR-RI. “Yang dikaji ulang itu adalah Amandemen UUD 1945, Khususnya mengembalikan kembali
Jakarta, liputanfaktanews.com-Presiden Joko Widodo (Jokowi) menitipkan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait reward dan insentif. Untuk Kapolri, Presiden minta untuk tidak usah pikir panjang soal penegakan hukum (punishment), harus dilakukan dengan tegas, baik itu administratif, perdata, maupun pidana, lakukan tegas-tegas, siapapun pemiliknya. “Saya kira tahun-tahun kemarin sudah banyak yang terkena urusan penegakan hukum ini,
Jakarta, liputanfaktanews.com-Memasuki tahapan awal Pilkada Serentak 2020, Ketua Bawaslu Abhan mengingatkan agar peserta dapat menyiapkan diri dalam melaporkan dana kampanye. Menurutnya, jika terlambat melewati waktu yang ditentukan, sanksinya bisa sampai diskualifikasi. Dirinya pun meminta pasangan calon di 270 daerah di Indonesia yang melaksanakan pilkada bisa menggunakan dana kampanye secara transparan dan akuntabel. Abhan menegaskan, hal
